Jakarta, 20 Oktober 2023 – Pemerintah Indonesia semakin serius mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital nasional yang diharapkan mampu memangkas birokrasi, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Akselerasi SPBE untuk Pelayanan Prima
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa SPBE menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di era digital.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional SPBE di Jakarta, Kamis (19/10) Abdullah Azwar Anas mengatakan “SPBE bukan sekadar digitalisasi dokumen, tetapi transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan. Target kami, pelayanan publik harus lebih cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,”.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, pemerintah telah menyusun roadmap yang mencakup integrasi sistem informasi, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur. Beberapa capaian terkini meliputi:
- Integrasi 5.000 Layanan Publik melalui portal Indonesia.go.id dan aplikasi SPBE One-Stage Service.
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk analisis data real-time guna memprediksi kebutuhan layanan masyarakat.
- Penguatan Keamanan Siber dengan kolaborasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melindungi data sensitif.
Dukungan Anggaran dan Kolaborasi Multisektor
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun pada 2024 untuk penguatan infrastruktur digital SPBE.
Menteri Suharso Monoarfa juga menegaskan bahwa “Transformasi digital adalah investasi jangka panjang. Kami juga menggandeng swasta dan akademisi untuk inovasi teknologi,”.
Sementara itu, platform layanan seperti Sistem Layanan Pengaduan Online (LAPOR!) dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan.
Data KemenPANRB mencatat, 78% instansi pemerintah pusat dan daerah telah mencapai indeks kematangan SPBE di atas level 3 (skala 5), naik 25% dari 2021.
Tantangan dan Harapan ke Depan SPBE
Meski progres menggembirakan, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital di daerah tertinggal dan resistensi birokrasi masih menghambat. Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengingatkan: “Pemerintah perlu memperkuat literasi digital aparatur dan memastikan inklusivitas, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal.”
Kedepan, pemerintah berencana meluncurkan Digital Public Service Scorecard untuk memantau kinerja SPBE secara real-time.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target Top 40 Global e-Government Development Index (EGDI) pada 2024, dari posisi saat ini di peringkat 88.
Sumber:
- Kementerian PANRB – www.menpan.go.id.
- Bappenas – www.bappenas.go.id.
- Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE.
- Laporan Indeks SPBE 2023 – KemenPANRB.
