Jakarta - Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar infrastruktur digital dan layanan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi serangan yang berpotensi mengganggu layanan pemerintah, termasuk ancaman baru yang memanfaatkan teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI).
Komdigi juga meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan pengamanan sistem.
Imbauan tersebut menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan ancaman serangan terhadap situs dan layanan pemerintah yang dikaitkan dengan penolakan terhadap kebijakan pajak transaksi digital luar negeri.
Meski demikian, BSSN menegaskan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang mengklaim akan melakukan serangan tersebut belum terverifikasi. Pemerintah tetap mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keamanan infrastruktur digital nasional.
BSSN Keluarkan Peringatan, Komdigi Terbitkan Tiga Surat Imbauan
Dalam siaran pers pada 10 November 2026, Komdigi menjelaskan bahwa koordinasi dengan BSSN dilakukan sebagai tindak lanjut atas Security Advisory yang diterbitkan pada 8 November 2026.
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi kemudian menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik. Imbauan itu meminta pengelola sistem elektronik untuk:
- Memperkuat keamanan infrastruktur
- Meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan
- Melakukan pemeriksaan kerentanan
- Memastikan kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Langkah tersebut penting karena gangguan terhadap layanan pemerintah tidak hanya berdampak pada akses situs, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik dan mengganggu ketersediaan data.
Agentic AI Memunculkan Pola Serangan Siber Baru
Selain ancaman terhadap situs pemerintah, perkembangan kecerdasan buatan juga menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa teknologi AI kini memungkinkan sejumlah agen kecerdasan buatan bekerja secara mandiri dan terkoordinasi untuk menjalankan berbagai tindakan.
Pola tersebut dikenal sebagai Agentic AI. Berbeda dari AI yang hanya merespons perintah atau menghasilkan informasi, AI agent dapat menjalankan rangkaian tugas secara otonom berdasarkan tujuan dan instruksi yang diberikan.
Dalam konteks keamanan siber, kemampuan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan kompleksitas serangan, misalnya dalam proses pengumpulan informasi, pencarian kelemahan sistem, maupun otomatisasi tahapan serangan.
Nezar menyampaikan bahwa Komdigi dan BSSN telah berkoordinasi untuk mengantisipasi perkembangan ancaman tersebut. BSSN juga dilaporkan telah melakukan simulasi serangan dan memperkuat ketahanan sejumlah infrastruktur digital nasional.
Penanganan operasional keamanan infrastruktur kritikal digital berada dalam kewenangan BSSN. Sementara itu, Komdigi berperan mengoordinasikan langkah antisipasi bersama pelaku ekosistem digital sesuai arahan dan kebutuhan penanganan keamanan nasional.
Lima Jenis Serangan yang Perlu Diwaspadai Instansi
Berdasarkan penjelasan dalam Security Advisory BSSN yang disampaikan Komdigi, terdapat sejumlah potensi ancaman yang perlu menjadi perhatian pengelola sistem elektronik. Ancaman tersebut meliputi:
-
Distributed Denial of Service (DDoS): Serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas permintaan sehingga situs atau layanan digital sulit diakses.
-
Defacement: Perubahan tampilan situs tanpa izin, biasanya untuk menyisipkan pesan atau konten tertentu.
-
Eksploitasi kerentanan: Pemanfaatan kelemahan perangkat lunak atau konfigurasi sistem untuk mendapatkan akses tidak sah.
-
Pembajakan DNS: Manipulasi sistem penerjemah nama domain yang dapat mengarahkan pengguna ke alamat situs yang keliru atau berbahaya.
-
Phishing dan penyebaran informasi palsu: Upaya menipu pengguna melalui pesan, tautan, atau informasi yang dirancang menyerupai komunikasi resmi.
Untuk mengurangi risiko, Komdigi meminta instansi memastikan tim tanggap insiden keamanan siber siap bekerja, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, dan meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS.
Pengelola sistem juga diminta memastikan pencadangan data serta mekanisme pemulihan layanan tersedia dan dapat digunakan ketika terjadi gangguan.
Penipuan Pajak Digital Ikut Mengintai Masyarakat
Ancaman keamanan digital tidak hanya menyasar infrastruktur pemerintah. Masyarakat juga perlu mewaspadai kemungkinan penipuan yang memanfaatkan isu kebijakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Komdigi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap email, pesan singkat, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Pelaku penipuan dapat memanfaatkan isu pajak untuk menciptakan kepanikan, menawarkan informasi palsu, atau meminta korban menyerahkan data pribadi.
Modus yang perlu diwaspadai antara lain tautan palsu untuk verifikasi data perpajakan, pesan mengenai tunggakan atau pengembalian pajak, serta permintaan informasi akun melalui saluran komunikasi yang tidak resmi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya juga telah mengingatkan masyarakat mengenai berbagai modus penipuan digital, termasuk phishing, aplikasi berbahaya, email palsu, dan rekayasa sosial.
Masyarakat sebaiknya tidak langsung membuka tautan yang diterima melalui pesan tidak dikenal. Pastikan alamat situs benar-benar menggunakan domain resmi pemerintah dan jangan memberikan kata sandi, PIN, kode OTP, maupun informasi sensitif kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
Instansi Diminta Memastikan Kesiapan Sistem dan Pemulihan Data
Peringatan BSSN dan imbauan Komdigi menunjukkan bahwa pengamanan infrastruktur digital pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ancaman serangan mulai beredar.
Instansi pengguna PDN-1 dan Government Cloud yang menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id. Bagi masyarakat, langkah paling penting adalah memastikan setiap informasi mengenai pajak dan layanan pemerintah berasal dari sumber resmi.
Di tengah perkembangan serangan siber berbasis AI dan meningkatnya risiko penipuan digital, kewaspadaan pengguna serta kesiapan sistem keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap layanan publik digital Indonesia.
