Jatim Vs Hoaks: Gubernur Ajak Warga Jadi 'Pasukan Anti Disinformasi'

Notification

×

Jatim Vs Hoaks: Gubernur Ajak Warga Jadi 'Pasukan Anti Disinformasi'

22/01/2025 | Januari 22, 2025 WIB Last Updated 2025-05-15T15:12:27Z

Berita,Pemprov Jatim,Badan Pusat Statistik (BPS),Transformasi Digital,Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),Satu Data Indonesia, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)


Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem informasi sehat melalui kolaborasi lintas sektor.  


Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Benny Sampirwanto, dalam acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2025 dan Hari Lahir ke-15 Komisi Informasi (KI) Jatim di Surabaya. 


Benny menekankan bahwa tantangan disrupsi digital, banjir informasi, dan disinformasi memerlukan sinergi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, badan publik, dan masyarakat.


Upaya Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemprov Jatim telah mengintegrasikan transparansi perencanaan dan penganggaran melalui publikasi dokumen secara online, juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik.


Transformasi Digital 2024–2026

Dalam acara Jawa Timur Digital 2024 to 2026 di Malang (Januari 2025), Pemprov Jatim menegaskan tiga pilar utama yaitu: 

  1. Pemerintahan digital, 
  2. Ekonomi digital
  3. Masyarakat digital. 


Benny Sampirwanto menyatakan bahwa transformasi ini telah meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong inovasi kebijakan berbasis data, termasuk kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Satu Data Indonesia.


Pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Pemprov Jatim meraih skor IKIP 83,83 pada 2024, menempati posisi kedua nasional. Prestasi ini didukung penguatan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta inovasi layanan informasi melalui platform digital.


Dukungan dari Komisi Informasi dan Mitra

Komisi Informasi Jatim turut diapresiasi atas perannya dalam edukasi keterbukaan informasi dan penyelesaian sengketa data. 


Benny juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta, seperti AI Center Universitas Brawijaya, untuk mengembangkan solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan publik.


Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski telah mencapai kemajuan, Pemprov Jatim menyadari perlunya menjaga momentum kolaborasi. Sherlita Ratna Dewi Agustin, 


Kepala Diskominfo Jatim, menegaskan bahwa sinergi antar-kabupaten/kota harus diperkuat agar transformasi digital selaras dengan kebijakan nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.


Sumber Berita: